BNPB Perkuat Operasi Darat Hadapi Puncak Karhutla

sumatrakini.com – Pemerintah memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang periode puncak risiko kebakaran yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Penguatan terutama diarahkan pada operasi darat karena pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago di kantornya, Senin (10/8/2026).

Hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, perwakilan BMKG, TNI dan Polri.

Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla meluas terutama di Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

• Harga Cabai Merah Turun, Ayam Tembus Rp60 Ribu
• InJourney Airports Dorong UMKM Raih Peluang Ekonomi di Destinasi Wisata
• Minyak Mentah Naik, Rupiah dan Emas Menguat

Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Suharyanto menegaskan operasi darat menjadi kekuatan utama, terutama dalam menangani kebakaran di lahan gambut yang membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan hingga ke bagian dalam.

“Operasi udara tetap mendukung, tetapi pasukan darat yang memastikan api benar-benar padam,” ujarnya.

BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan tetap menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika pertumbuhan awan memenuhi kondisi yang memungkinkan. Namun, operasi tersebut diperkirakan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus karena sangat bergantung pada kondisi atmosfer.

Untuk memperkuat operasi udara, saat ini tersedia 35 unit armada, terdiri atas 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan tambahan delapan helikopter water bombing.

Penguatan operasi darat dilakukan dengan mengerahkan personel dalam jumlah besar. Riau mengerahkan 17.854 personel gabungan, Sumatera Selatan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel dan Kalimantan Selatan 770 personel, dengan 219 di antaranya dalam status siaga.

BNPB juga menyiapkan dukungan berupa selang panjang, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal hingga dukungan operasional bagi personel yang bertugas di lapangan. Alat berat dapat dikerahkan untuk mendukung pelebaran kanal gambut, pembangunan embung dan sodetan.

Karhutla TNBTS Capai 742,70 Hektare

Selain enam provinsi prioritas, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Karhutla di kawasan tersebut mulai terjadi pada Senin (3/8). Berdasarkan laporan terbaru yang diterima BNPB pada Senin (10/8), area terdampak telah mencapai sekitar 742,70 hektare. Data tersebut masih dalam proses pendataan ulang.

Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, tidak lagi ditemukan titik api di wilayah P30 dan Dingklik. Namun, tim gabungan masih melakukan penanganan darat di wilayah Ranupani.

Operasi water bombing juga terus dilakukan. Pada Senin (10/8), sebanyak 9 rit water bombing dilaksanakan dengan total sekitar 24.000 liter air untuk membantu pemadaman.

Suharyanto mengatakan keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari kemampuan tim memastikan tidak ada bara yang kembali menjadi sumber kebakaran.

“Pemadaman harus diikuti pemantauan sampai kawasan benar-benar aman,” katanya.

Kawasan TNBTS masih ditutup sementara untuk mencegah risiko terhadap masyarakat maupun wisatawan. Penutupan akan dievaluasi setelah kondisi kawasan dinyatakan aman.

Asap Mulai Berdampak Lintas Batas

Rakor juga menyoroti potensi asap lintas batas negara. Perubahan pola angin yang dominan bergerak dari tenggara ke barat berpotensi membawa asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.

Berdasarkan pemantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.

Dari sisi kualitas udara, sejumlah wilayah pada 9 Agustus berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Kota Pontianak mencatat AQI tertinggi, yakni 193. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, balita dan lanjut usia.

Pemerintah juga meminta daerah memperkuat pencegahan dan menertibkan regulasi yang masih membuka ruang pembukaan lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran turut diperkuat untuk mencegah kejadian berulang.

BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri serta unsur terkait akan terus memperkuat kesiapsiagaan selama periode rawan karhutla.

Masyarakat di wilayah rawan juga diminta tidak menggunakan api untuk membuka lahan dan segera melaporkan apabila menemukan sumber api. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, keterlambatan penanganan dapat membuat kebakaran berkembang lebih cepat dan sulit dikendalikan.