DPRD Sumut Soroti Absennya Bobby Nasution di Pembukaan dan Penutupan PRSU

MEDAN - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi berakhir. Penutupan berlangsung meriah dengan menghadirkan konser sejumlah band papan atas, namun pelaksanaan ajang tahunan ini justru menuai kritik dari berbagai kalangan.

Misalnya anggota Komisi B DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai PRSU tahun ini gagal mencapai tujuan utama sebagai wadah promosi dan penggerak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dirinya mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution turun tangan langsung membenahi pengelolaan, termasuk mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menurut Rudi, sejak awal penyelenggaraan berbagai persoalan telah muncul dan menjadi sorotan publik. Mulai dari sepinya pengunjung, minimnya transaksi di stand UMKM, tingginya harga tiket masuk dan biaya sewa stand yang membebani pelaku usaha.

• Gurita Bisnis Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara Pemilik BYAN yang Jarang Disorot
• Dampak El Nino Naikkan Harga Pangan
• IHSG Melemah, Rupiah Bertahan di Tengah Defisit Neraca Dagang

"Semalam, kan, PRSU sudah selesai. Memang diakhir penutupan terlihat lebih meriah karena ada konser band papan atas. Tapi kalau kita lihat dari awal pelaksanaan, persoalannya banyak. Pengunjung sepi, UMKM menjerit karena tidak ada pembeli. Itu yang harus menjadi evaluasi besar-besaran," katanya, Selasa (4/8/2026).

Evaluasi pertama yang harus dilakukan adalah meninjau kembali besarnya biaya sewa stand UMKM yang menurutnya terlalu mahal. 

"Sewa stand sampai Rp20 juta-Rp25 juta, bahkan ada yang lebih. Ini harus dievaluasi. PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka," ujarnya.

Rudi juga meminta penyelenggara mengkaji ulang harga tiket masuk yang dinilai menjadi penyebab rendahnya antusiasme masyarakat datang.

"Kalau pengunjung ramai, UMKM mendapat hasil. Tujuan PRSU meningkatkan ekonomi UMKM, meningkatkan penghasilan mereka, bukan seremonial saja," katanya.

Keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari besarnya pemasukan penyelenggara, tetapi dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Bukan hanya pemasukan PRSU, yang paling penting itu promosi berjalan dan terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. UMKM bisa mempromosikan produknya dan mendapatkan hasil yang signifikan. Itu tujuan utamanya," tegasnya.

Rudi meminta gubernur mengambil alih penanganan PRSU apabila jajaran direksi dan komisaris tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan. Bahkan, ia mendorong evaluasi total terhadap manajemen PRSU.

"Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Menurut Rudi, absennya Bobby Nasution selama pelaksanaan PRSU menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Ia menilai ketidakhadiran gubernur mulai pembukaan hingga penutupan bisa menjadi indikator adanya ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan.

"Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Masa selama hampir satu bulan kegiatan, gubernur hanya sekali datang, itu pun karena ada anggota DPR yang sedang melakukan sidak. Itu bisa menjadi bahan evaluasi juga," ujar Rudi.

Ia meminta Bobby tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi turun langsung membenahi arah pengelolaan PRSU agar kembali menjadi kebanggaan masyarakat Sumut.

Rudi mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui media sosial, terutama terkait mahalnya harga tiket masuk dan biaya sewa stand UMKM. Ia menyebut banyak warga akhirnya mengurungkan niat datang karena harga tiket tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

"Di Facebook saya banyak masyarakat mengeluh tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk," katanya.

Menurutnya, penyelenggara perlu menyediakan paket tiket yang lebih terjangkau agar masyarakat dari berbagai daerah tetap bisa menikmati PRSU.

"Harus ada paket-paket hemat supaya masyarakat antusias datang. Jangan sampai orang sudah sampai di depan loket akhirnya pulang karena harga tiket terlalu mahal," ujarnya.

Salah satu keluhan warga yang diterima Rudi menggambarkan mahalnya tiket membuat pengunjung membatalkan kunjungan.

"Liburan kemarin, saya dan ponakan sudah sampai di loket PRSU. Waktu tanya harga tiket Rp75 ribu karena hari Minggu ada konser, kami langsung kaget. Ponakan saya bilang, 'mahal kali, mending nonton di bioskop.' Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi masuk," ucap salah satu Netizen yang masuk ke media Sosial Rudi.

Selain harga tiket, kritik juga datang terkait tarif sewa stand UMKM yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta. Besaran biaya tersebut bertolak belakang dengan komitmen Pemprov Sumut dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Rudi menilai seluruh kritik tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar penyelenggaraan PRSU tidak terus kehilangan fungsi utamanya sebagai ajang promosi, hiburan rakyat, sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Ia berharap Bobby Nasution mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen supaya penyelenggaraan tahun depan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan pelaku UMKM, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.