Hakim Mahkamah Konstitusi anggota Liliek P. Adi
Ekonomi & Pariwisata

Hakim MK Soroti Karakteristik Rokok Elektronik Legal dan Kontribusi Ekonominya

  • “Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian”
Ekonomi & Pariwisata
Canyon Gabriel

Canyon Gabriel

Author

sumatrakini.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujiaan materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Selasa (17/1½026). Dalam agenda sidang mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Kesehatan, majelis hakim menanggapi paparan pemerintah dengan menekankan pada karakteristik rokok elektronik legal dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Hakim anggota Liliek P. Adi meminta pemerintah memberi penjelasan secara khusus dengan memisahkan penggunaan rokok elektronik legal dari penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang. 

“Kami ingin mendapat penjelasan di luar fenomena bahwa vape dapat disalahgunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Jadi, khusus vapenya saja, tanpa ada penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Hakim anggota lain, Arsul Sani menanyakan soal kerangka regulasi yang berlaku. Ia menyoroti bahwa rokok elektronik termasuk dalam pengaturan zat adiktif dalam Undang-Undang Kesehatan, kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP Nomor 28 Tahun 2024. Hal tersebut menjadi perhatian majelis untuk menelusuri kembali landasan dan konsistensi kebijakan pemerintah terhadap produk yang sebelumnya telah ditempatkan dalam kerangka aturan.

“Pasal 149 dan Pasal 150 ini sudah ditunaikan juga dalam PP 28 Tahun 2024, ya, Pasal 429 dan seterusnya,” ujar Arsul. Ia kemudian meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan ketentuan tersebut agar majelis dapat melihat dasar pertimbangan yang melandasi pengaturan yang telah berlaku.

Dalam persidangan, aspek ekonomi dari industri rokok elektronik juga menjadi salah satu perhatian. Hakim anggota Saldi Isra secara khusus meminta pemerintah memberi data penyerapan tenaga kerja serta kontribusi industri terhadap penerimaan negara sebagai bahan pertimbangan majelis.

“Sekarang ini, seberapa besar industri vape menyerap tenaga kerja. Ini harus diketahui juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa juga sumbangan pajaknya? Kami juga minta ke pemerintah,” tegas Saldi.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, ada 7.000 lebih pelaku usaha industri rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar US$518 juta. Sementara itu, berdasarkan data pelaku industri, ekosistem REL nasional diperkirakan menyerap 150 ribu tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, dengan sekitar satu juta orang menggantungkan penghidupannya pada industri tersebut.

Hal ini seperti disampaikanPembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetya Yogie pada kesempatan lain. 

“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie. 

Kementerian Perindustrian termasuk dalam pihak-pihak yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang berikutnya.

Sebagai informasi, sidang pengujian materiil Undang-Undang Kesehatan akan dilanjutkan pada Rabu siang, (25/11/2026). Ketua MK Suhartoyo menyampaikan agenda sidang selanjutnya mendengarkan keterangan dari Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Perkumpulan Muda untuk Perubahan Taktis, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, MK juga akan meminta keterangan dari sejumlah kementerian, lembaga dan instansi pemerintah yaitu Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).