Ilustrasi tentara Rusia
Medan Insight

Iming-iming Gaji Rp80 Juta, Pemuda Medan Diduga Dijadikan Tentara Bayaran Rusia

  • “Jangan sampai kebutuhan warga memperoleh penghasilan justru dimanfaatkan sindikat perdagangan orang. Negara harus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pekerjaan yang aman..”
Medan Insight
Mei-mei

Mei-mei

Author

MEDAN – Tawaran pekerjaan dengan gaji mencapai Rp80 juta per bulan diduga menjadi pintu masuk perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia. Seorang pemuda asal Kota Medan berinisial FSR dilaporkan menjadi korban perekrutan tenaga kerja bermodus pekerjaan logistik di Rusia, tetapi justru diarahkan menjadi tentara bayaran untuk berperang melawan Ukraina.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana iming-iming penghasilan besar di tengah kebutuhan ekonomi dapat dimanfaatkan jaringan perdagangan orang untuk merekrut calon pekerja migran. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai praktik tersebut sebagai bentuk eksploitasi manusia lintas negara sekaligus kegagalan pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

FSR, warga Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, awalnya mendapat tawaran pekerjaan di bidang logistik melalui sebuah agen perjalanan. Dengan janji gaji sekitar Rp80 juta setiap bulan, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026.

Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Setibanya di Rusia, FSR justru dilaporkan mengenakan seragam militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk menghadapi perang melawan Ukraina.

Ibu korban berinisial SL melaporkan dugaan perdagangan orang tersebut ke Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/1857/X/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumut membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih dalam penyelidikan.

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kerentanan ekonomi masyarakat yang kerap menjadi sasaran tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Ketika kesempatan kerja dan penghasilan di dalam negeri terbatas, tawaran bekerja ke luar negeri dengan imbalan besar berpotensi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya.

LBH Medan mengecam praktik perekrutan yang diduga menyamarkan pekerjaan sebenarnya. Menurut lembaga tersebut, persetujuan calon pekerja tidak dapat dianggap sah sebagai pembenaran apabila diperoleh melalui informasi pekerjaan yang tidak benar dan berujung pada eksploitasi di wilayah konflik.

Kekhawatiran semakin besar setelah kepolisian mengungkap jaringan perekrutan WNI menjadi tentara bayaran Rusia pada 11 November 2026. Jaringan tersebut diduga melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah WNI, dengan wilayah operasi di Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali.

Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan. Satu orang meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sedangkan delapan WNI berhasil dicegah keberangkatannya.

Banyaknya korban menunjukkan bahwa tawaran pekerjaan luar negeri tidak selalu berakhir dengan peningkatan kesejahteraan. Dalam kasus ini, janji penghasilan justru diduga menjadi instrumen untuk membawa warga Indonesia ke dalam situasi eksploitasi yang mengancam keselamatan dan nyawa.

Dari sisi perlindungan pekerja migran, praktik tersebut juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap agen perjalanan, perantara, dan pihak yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Masyarakat membutuhkan akses informasi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja yang legal, kepastian kontrak, jenis pekerjaan, hingga perlindungan selama bekerja di negara tujuan.

Secara hukum, dugaan tersebut dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) mengatur larangan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk tujuan eksploitasi. Adapun Pasal 4 mengatur perdagangan orang dengan tujuan membawa seseorang ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di luar negeri.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan perlindungan terhadap pekerja migran dari penempatan ilegal, penipuan, dan eksploitasi.

Irvan mendesak pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan pidana, tetapi juga memastikan penyelamatan warga Indonesia yang masih berada di wilayah konflik. Presiden dan Kementerian Luar Negeri diminta segera melakukan langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan serta pemulangan para korban.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga didesak memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban beserta keluarganya. Sementara itu, Polda Sumut dan Bareskrim Polri diminta mengusut perekrut, agen perjalanan, perantara, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proses pemberangkatan tersebut.

Dalam keterangannya, Selasa, 17 November 2026, Irvan mengatakan persoalan kesempatan kerja tidak boleh dijadikan celah bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui eksploitasi manusia. Pembangunan ekonomi seharusnya membuka kesempatan kerja yang layak dan memberikan kepastian masa depan bagi masyarakat. 

“Jangan sampai kebutuhan warga memperoleh penghasilan justru dimanfaatkan sindikat perdagangan orang. Negara harus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pekerjaan yang aman dan bermartabat,” ujar Irvan.

LBH Medan juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ke luar negeri agar tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar tidak menjadi kedok perdagangan manusia. Bagi lembaga tersebut, penyelamatan korban dan pembongkaran jaringan perekrutan harus menjadi prioritas agar kasus serupa tidak terus berulang.