Inflasi Turun Jadi 2,71 Persen, Pemprov Sumut Perkuat Stabilitas Harga

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat penurunan inflasi tahunan dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026. Capaian tersebut menempatkan inflasi Sumut kembali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi ini menjadi salah satu indikator membaiknya stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, tantangan menjaga daya beli masyarakat masih membayangi, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) menunjukkan tren penurunan dalam tiga bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli, kemudian 3,23 persen pada Agustus, hingga mencapai 2,71 persen pada September 2026.

• Transformasi Pelindo Dorong Efisiensi Logistik Pangan Nasional
• Bukan Sekadar Hunian, Podomoro Golf View Hadirkan Ruang Komunitas Lewat PGV Step for Fun
• Nilai Tukar Dolar AS Hari Ini 9 November 2026, Berapa Rupiah Sekarang?

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Evan Butong Daulay mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program pengendalian inflasi yang melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan.

Ada 19 program dan kegiatan yang dijalankan Pemprov Sumut untuk menjaga stabilitas harga. Mencakup pemantauan rantai pasok, Gerakan Pasar Murah (GPM), operasi pasar, integrasi data stok dan pasokan, hingga penguatan produksi pangan.

Juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Langkah lain berupa pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.

Selain itu, pemerintah memperkuat kerja sama PPG dengan Bossfood, mengendalikan harga cabai merah, meningkatkan produksi bawang merah dan bawang putih, serta mengembangkan bibit unggul hortikultura. Evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi dan intervensi stabilisasi harga di Kota Medan juga menjadi bagian dari program tersebut.

Evan menilai pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi harga. Pemerintah perlu memastikan produksi pangan, distribusi dan ketersediaan pasokan berjalan secara berkesinambungan.

"Stabilitas harga harus dibangun dari hulu hingga hilir. Jika produksi terganggu atau distribusi tidak lancar, intervensi pasar hanya memberikan dampak sementara. Karena itu, seluruh sektor harus bergerak bersama," katanya, Selasa (10/11/2026).

Pemprov Sumut juga telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan. Untuk jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi publik.

Jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan pada penguatan produksi dan pasokan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari mengapresiasi penurunan inflasi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas harga perlu diukur pula dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, inflasi yang terkendali belum tentu mencerminkan membaiknya kesejahteraan apabila pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rumah tangga.

"Jangan sampai masyarakat hanya melihat angka inflasi yang semakin rendah, tetapi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok tetap terasa berat. Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya harus terlihat dari kondisi riil kehidupan masyarakat," ujar Asyari.

Ia berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Nataru.

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Data BPS menunjukkan Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi cukup tinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98 persen, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66 persen.

Di sisi lain, kondisi daya beli masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Konsumsi rumah tangga pada Triwulan 3-2026 tercatat mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, secara tahunan komponen konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Bagi Pemprov Sumut, mempertahankan inflasi dalam rentang sasaran nasional menjadi pekerjaan lanjutan setelah berhasil menurunkan tekanan harga sepanjang Juni-September. Apalagi, peningkatan permintaan menjelang akhir tahun berpotensi kembali mendorong harga sejumlah komoditas pangan.

Evan mengatakan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga. Ia berharap upaya tersebut tidak hanya menghasilkan angka inflasi yang terkendali, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Yang ingin kita pastikan bukan sekadar angka inflasi yang rendah, melainkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sepanjang waktu. Ketersediaan pangan harus aman, distribusinya lancar dan daya beli tetap terpelihara," ujarnya.

Capaian inflasi September menjadi modal positif bagi Pemprov Sumut. Namun, ujian sesungguhnya adalah menjaga konsistensi stabilitas harga ketika permintaan meningkat pada akhir tahun, tanpa mengabaikan persoalan pendapatan dan daya beli masyarakat.