Aksi Kamisan di titik nol, Kota Medan
Medan Insight

Kerusakan Sibayak dan Nasib Badak Jawa Picu Kekhawatiran Ekonomi Lingkungan

  • “Bayangkan ekskavator dengan leluasanya menumbang pohon, membuka jalan dan naik hingga ke kawah. Ini sungguh logika yang aneh. Masyarakat wajib marah”
Medan Insight
Mei-mei

Mei-mei

Author

MEDAN – Kerusakan kawasan konservasi Gunung Api Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memantik protes masyarakat. Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem, potensi bencana, serta dampak ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari kelestarian alam.

Protes itu disuarakan dalam Aksi Kamisan di Titik Nol Kota Medan, Kamis, 19 November 2026. Menariknya, seorang peserta aksi mengenakan kostum orangutan untuk menyimbolkan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan. Di sampingnya, seorang pegiat memegang poster bertuliskan, “Alam Bukan Buatan Investor, Bumi Bikin Milik Oligarki”.

Aksi menyoroti pembukaan kawasan hutan Gunung Sibayak menggunakan alat berat yang diduga dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Pembukaan hutan disebut untuk membangun jalur evakuasi kendaraan roda empat.

Sahrul, salah seorang pegiat aksi menilai penggunaan ekskavator untuk membuka kawasan konservasi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.Pembukaan jalur mengakibatkan kerusakan vegetasi hutan.

Menurut dia, kerusakan kawasan konservasi berpotensi menimbulkan konsekuensi lebih luas. Selain mengganggu keseimbangan lingkungan, hilangnya tutupan vegetasi dapat meningkatkan risiko ekologis bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Sibayak.

“Bayangkan ekskavator dengan leluasanya menumbang pohon, membuka jalan dan naik hingga ke kawah. Tidak ada yang membenarkan merusak alam dengan dalih pembukaan jalur evakuasi. Ini sungguh logika yang aneh. Masyarakat wajib marah,” kata Sahrul dalam orasinya.

Kritik juga diarahkan pada lemahnya pengawasan kawasan konservasi. Terlebih, aktivitas motor trail yang kemudian viral memperlihatkan kendaraan dapat memasuki kawasan yang sedang ditutup. Bagi para pegiat lingkungan, persoalan tersebut memperlihatkan adanya masalah tata kelola kawasan yang semestinya dilindungi negara.

Deri, pegiat aksi lainnya, mengatakan kerusakan Sibayak tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang hanya menyangkut pepohonan atau perubahan bentang alam. Kawasan konservasi memiliki fungsi ekologis yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Kerusakan hutan, menurut dia, berisiko menghilangkan manfaat lingkungan yang selama ini dinikmati masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya mengabaikan suara publik ketika mengambil keputusan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan.

“Kami lihat negara hari ini merasa sepele sama masyarakat. Kita bisa melihat di internet, bagaimana hari ini Sibayak didatangi ekskavator, bagaimana Sibayak dijadikan tempat trek-trekan. Itu yang kami lihat, bahwa hari ini negara sangat sepele dengan masyarakatnya,” ujar Deri.

Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat itu mendesak pemerintah bertanggung jawab dan memulihkan ekosistem Gunung Sibayak seperti semula. Mereka juga mengangkat salam tiga jari sebagai simbol kemarahan terhadap praktik perusakan lingkungan.

Selain Sibayak, aksi tersebut menyoroti wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Rencana itu menimbulkan kekhawatiran karena dikhawatirkan menjadi pintu masuk perubahan fungsi kawasan konservasi untuk kepentingan ekonomi ekstraktif, termasuk pertambangan.

Wacana pemindahan badak Jawa tersebut sebelumnya dilontarkan Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Para pegiat menilai pemindahan satwa dilindungi tidak boleh dilakukan tanpa kajian ekologis yang transparan dan mempertimbangkan kepentingan konservasi jangka panjang.

Deri menilai relokasi badak bukan perkara sederhana. Pemindahan satwa dari habitat alaminya berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut. Ia juga meminta publik mencermati tujuan di balik wacana pemindahan itu.

“Memindahkan badak ke tempat lain justru menyiksa badak. Jadi bisa dilihat bahwa hari ini niat negara perlu dicurigai ingin merelokasi badak,” katanya.

Polemik Sibayak mencuat setelah aktivitas motor trail bertajuk Sibayak Mountain Enduro viral pada Minggu, 15 November 2026. Kegiatan tersebut diketahui memasuki area kawah meskipun kawasan itu sedang ditutup dan tidak mengantongi izin resmi.

Dari peristiwa itu, terungkap pula pembukaan hutan pandan secara masif dengan lebar sekitar 5–6 meter menggunakan ekskavator oleh UPTD Tahura Bukit Barisan. Pembangunan jalur tersebut diklaim untuk kepentingan evakuasi menggunakan kendaraan roda empat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution kemudian meninjau lokasi pada Selasa, 18 November 2026. Dia menyebut pembukaan lahan menggunakan alat berat sebagai kesalahan fatal. Bobby meminta UPTD Tahura Bukit Barisan bertanggung jawab dan memerintahkan pemulihan kawasan yang telah rusak dengan tenggat maksimal satu pekan.

Persoalan ini kembali memperlihatkan pentingnya menghitung nilai ekonomi lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Kawasan hutan dan konservasi bukan sekadar lahan yang dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur atau aktivitas ekonomi sesaat. Ada manfaat ekologis, perlindungan sumber daya air, potensi wisata alam, hingga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang nilainya tidak sederhana untuk digantikan.

Dalam konteks ekonomi daerah, kerusakan kawasan konservasi berisiko menjadi beban jangka panjang. Biaya pemulihan lingkungan, meningkatnya risiko bencana, dan hilangnya potensi ekonomi berbasis alam dapat jauh lebih besar dibandingkan manfaat sesaat dari pembukaan kawasan.

Aksi Kamisan Medan pun mengingatkan bahwa pembangunan semestinya tidak mempertentangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Sebab, ketika kawasan konservasi rusak, masyarakat sekitar menjadi salah satu pihak yang paling berpotensi menanggung kerugiannya.