KLB Campak di Medan dan Deliserdang

MEDAN - Lonjakan kasus campak di awal 2026 menjadi peringatan keras untuk sistem kesehatan nasional. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara, dr Rizky Adriansyah Sp.A(K), menilai meningkatnya penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan anak.

Dalam catatan kritisnya, Rizky menyebut kejadian luar biasa (KLB) campak yang muncul di berbagai daerah tidak sekadar persoalan statistik, melainkan bukti bahwa sistem deteksi dini dan program imunisasi belum berjalan optimal.

Menurutnya, dunia medis global saat ini sedang bergerak menuju eliminasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Namun di Indonesia, kasus campak kembali meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan kesehatan anak.

• 5 Cara Cerdas Beli Gadget Baru di Harga Lebih Murah
• Review Siren’s Kiss Episode 1–2, Drama Thriller Baru
• Cara Membedakan Uang Asli dan Palsu dengan Mudah

“Ledakan kasus ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan kesehatan kita masih rapuh. Narasi transformasi kesehatan terasa tidak bermakna jika penyakit seperti campak kembali mewabah,” kata Rizky, Jumat (6/3/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya sistem surveilans di tingkat layanan primer seperti Puskesmas. Munculnya ribuan kasus dalam waktu singkat, menurutnya, menjadi indikasi bahwa deteksi dini tidak berjalan efektif sehingga respons baru muncul ketika kasus sudah meluas.

Rizky mengingatkan bahwa campak bukan sekadar penyakit demam dan ruam pada anak. Penyakit ini berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga radang otak yang dapat mengancam masa depan anak-anak.

Dalam pandangannya, pemerintah tidak seharusnya hanya menyalahkan rendahnya cakupan imunisasi atau penolakan orangtua terhadap vaksin. Ia menilai permasalahan utama sering kali terletak pada tata kelola program imunisasi yang belum optimal.

“Banyak orangtua sebenarnya ingin memvaksinasi anaknya, tapi sering terkendala logistik vaksin yang kosong, jadwal posyandu yang tidak konsisten dan terbatasnya tenaga vaksinator,” ucapnya.

Ia juga menilai strategi komunikasi kesehatan kepada masyarakat belum efektif. Kurangnya edukasi yang menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput membuat keraguan terhadap vaksinasi.

Di Sumatera Utara sendiri, data Dinas Kesehatan mencatat hingga Maret 2026 terdapat 387 kasus suspek campak dan 18 kasus positif. Kondisi ini bahkan mendorong penetapan status KLB di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

Fakta tersebut cukup memprihatinkan karena kedua wilayah merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di Sumut. Tingginya angka suspek menunjukkan upaya pencegahan di layanan kesehatan primer belum berjalan maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya kasus campak berpotensi menambah beban rumah sakit rujukan seperti RSUP Haji Adam Malik, yang seharusnya lebih fokus pada penanganan kasus penyakit kompleks.

Untuk mengatasi situasi ini, IDAI Sumut mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal di daerah yang mengalami KLB.

Selain itu, membuka data secara transparan agar berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dapat membantu memetakan intervensi kesehatan lebih efektif.

“Campak adalah penyakit yang dapat dicegah. Jika pada 2026 masih terjadi kematian atau kecacatan akibat campak, itu menjadi pengingat bahwa kita semua harus memperkuat kembali benteng perlindungan kesehatan anak,” pungkasnya.