Anggota Komisi III DPR Andi Amar Ma’ruf Sulaiman
Ekonomi & Pariwisata

Komisi III DPR Minta Wacana Pelarangan Vape Libatkan Pelaku Usaha

  • Besarnya dampak ekonomi menjadi salah satu alasan industri meminta pemerintah berhati-hati. Industri rokok elektronik atau REL diperkirakan menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja
Ekonomi & Pariwisata
Canyon Gabriel

Canyon Gabriel

Author

sumatrakini.com – Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan nasib tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut. Anggota Komisi III DPR minta pemerintah melibatkan pelaku usaha, asosiasi, praktisi, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum merumuskan kebijakan pelarangan.

Perdebatan mengenai pelarangan vape tidak hanya menyangkut persoalan penyalahgunaan perangkat rokok elektronik untuk konsumsi narkotika, tetapi juga keberlangsungan industri legal yang memiliki rantai usaha dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi industri dikhawatirkan memicu pengurangan tenaga kerja dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengatakan penyusunan regulasi harus dilakukan melalui komunikasi lintas sektor. Menurut dia, penanganan penyalahgunaan vape memang membutuhkan langkah serius, tetapi kebijakan yang diambil tidak boleh mengabaikan aktivitas ekonomi yang selama ini berjalan secara legal.

Ia mendorong pemerintah membuka ruang diskusi dengan BNN, masyarakat, asosiasi, praktisi, dan pengusaha industri rokok elektronik. Masukan dari para pelaku industri diperlukan agar pemerintah memahami persoalan di lapangan, termasuk membedakan produk legal dengan vape ilegal yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika.

“Kita mau masukan, diskusi secara sehat dengan teman-teman dari BNN bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini,” ujar Amar, Selasa (17/11/2026).

Ia juga menyatakan kesediaannya mendengar langsung penjelasan praktisi dan pelaku usaha mengenai perkembangan industri vape nasional. Pengetahuan mereka mengenai karakteristik produk, distribusi, dan teknologi perangkat rokok elektronik dinilai dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal. Ia menilai pelarangan total tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu sudut pandang karena kebijakan tersebut memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial.

Menurut Rizki, pemerintah perlu mempertimbangkan perlindungan konsumen serta efektivitas pengawasan sebelum menentukan bentuk pengaturan yang akan diterapkan. Perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung pelarangan total dan kelompok yang menginginkan pengawasan lebih ketat seharusnya menjadi bahan pembahasan.

“Kita perlu mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah,” ujar Rizki.

Ia mengatakan tujuan utama regulasi harus mencakup perlindungan generasi muda dan kesehatan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik. Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik,” katanya.

Besarnya dampak ekonomi menjadi salah satu alasan industri meminta pemerintah berhati-hati. Industri rokok elektronik atau REL diperkirakan menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika memperhitungkan anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja tersebut, industri ini diperkirakan menopang penghidupan sekitar satu juta masyarakat Indonesia.

Mata rantai ekonominya mencakup berbagai sektor, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, perdagangan ritel, hingga layanan pendukung. Dengan cakupan tersebut, pelarangan total berpotensi memberikan dampak berantai terhadap kegiatan usaha dan pendapatan rumah tangga.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai nasib pekerja apabila pemerintah menerapkan pelarangan menyeluruh. Menurut dia, tidak seluruh tenaga kerja yang terdampak memiliki kemampuan untuk segera berpindah ke sektor pekerjaan lain.

“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.

Perdebatan ini menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang perlu diperhitungkan secara bersamaan, yakni penanganan penyalahgunaan vape untuk narkotika dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi yang berjalan secara legal.

Pelibatan pelaku usaha dan pekerja dalam penyusunan regulasi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai konsekuensi kebijakan. Dengan demikian, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepastian hukum, keberlangsungan usaha, dan potensi hilangnya lapangan pekerjaan.