KPK Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Bobby Nasution dalam Sejumlah Kasus

MEDAN – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mengusut berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Bobby Nasution.

Sutrisno meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja independen, profesional, dan tidak terpengaruh intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik. Menurut dia, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif dengan mengedepankan bukti dan fakta hukum.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan seperti dugaan penyimpangan perizinan pertambangan di Maluku Utara, proyek Lampu Pocong yang berujung pada kerugian keuangan daerah, revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, hingga pembangunan Islamic Center Medan.

• Bank Sumut Salurkan Banpres kepada 16.118 UMKM Terdampak Bencana
• 
OJK Perkuat Ketahanan Siber Pindar, AFPI Siapkan Sosialisasi ke Pelaku Industri Pindar
• Pemutihan PKB 2026

Selain itu, soal pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU), pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, serta dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Penyidik diminta mendalami peran pihak-pihak yang namanya muncul dalam berbagai perkara tersebut, termasuk Akbar Himawan Buchari dan Ade Jona Prasetyo.

Secara khusus, Sutrisno meminta KPK menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan Rektor USU Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi yang turut menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Menurut dia, siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut harus dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan. Namun, pemeriksaan harus tetap didasarkan pada relevansi dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa pejabat publik lainnya, tidak ada alasan untuk bersikap berbeda terhadap pihak-pihak yang namanya muncul dalam laporan atau pengembangan perkara. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” kata Sutrisno, Jumat (13/11/2026).

Dia juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap sejumlah pihak yang disebut telah beberapa kali dipanggil KPK, tetapi belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Di tingkat daerah, Sutrisno mendesak Kejaksaan Negeri Medan menelusuri laporan dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam persoalan Medan Fashion Festival (MFF) 2024. Dia meminta setiap informasi diperiksa berdasarkan bukti tanpa mempertimbangkan latar belakang ataupun hubungan keluarga pihak yang disebut.

Kepada Kejaksaan Tinggi Sumut, Sutrisno meminta agar kepentingan kelembagaan terkait penerimaan hibah dari APBD Sumut masa Penjabat Gubernur Agus Fatoni tidak memengaruhi independensi penegakan hukum.

Dia menyinggung hibah pembangunan gedung kantor Kejati Sumut yang belum rampung serta rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk kebutuhan lahan parkir.

Menurut Sutrisno, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan dan Pemprov Sumut.

Dia juga mengaitkan desakannya dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sutrisno menilai hubungan keluarga dengan pejabat tinggi negara maupun jabatan strategis tidak boleh menjadi alasan seseorang memperoleh perlakuan istimewa.

“Petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden,” ujarnya.

Sutrisno juga menyinggung dinamika politik nasional, termasuk pemberitaan mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden yang pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dia menegaskan dinamika politik tidak boleh mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari berbagai persoalan yang telah dilaporkan masyarakat.

Sutrisno yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut berharap KPK, Kejaksaan, dan Polri menunjukkan keberanian institusional dalam menangani setiap pengaduan tanpa diskriminasi.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dibangun melalui proses pemeriksaan yang transparan, profesional, dan berlandaskan hukum.

Seluruh nama dan perkara yang disebut dalam pernyataan Sutrisno merupakan bagian dari desakan agar aparat melakukan penelusuran. Penyebutan nama dalam pernyataan politik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.