
Larangan Total Vape Dinilai Mengancam Nasib 150 Ribu Pekerja
- "Dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak..."
Ekonomi & Pariwisata
sumatrakini.com – Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) atau vape dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru, terutama terhadap keberlangsungan industri dan lapangan kerja. Kebijakan tersebut dikhawatirkan kontraproduktif dengan agenda pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan penerimaan negara.
Pakar hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, mengatakan penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik tidak semestinya menjadi alasan untuk melarang seluruh produk yang selama ini beredar secara legal. Menurut dia, pemerintah perlu membedakan produk resmi yang memenuhi ketentuan dengan produk ilegal yang digunakan untuk tindak pidana.
Hari menilai persoalan utama justru terletak pada pengawasan peredaran barang ilegal. Jika seluruh industri legal dilarang, sementara permintaan pasar masih ada, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang lebih besar bagi perdagangan produk ilegal yang sulit diawasi.
- Kerusakan Sibayak dan Nasib Badak Jawa Picu Kekhawatiran Ekonomi Lingkungan
- IDCloudHost Sediakan Backup Otomatis untuk Lindungi Data Website
- PAG Panen Perdana Program CSR Budidaya Ubi
“Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal,” ujar Hari, Kamis (19/1½026).
Ia mengingatkan, pelarangan suatu produk secara menyeluruh perlu didasarkan pada kajian yang mempertimbangkan proporsionalitas kebijakan dan efektivitas penegakan hukum. Penyalahgunaan suatu barang untuk tindak kejahatan tidak serta-merta menjadikan seluruh barang sejenis harus dilarang.

Hari mencontohkan pisau yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Namun, penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk menghentikan produksi dan peredaran seluruh pisau.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya memperketat standar produksi, pengawasan kandungan, serta distribusi dan penjualan rokok elektronik. Peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan industri.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape,” katanya.
Pertimbangan ekonomi menjadi penting karena industri rokok elektronik telah membentuk ekosistem usaha yang cukup besar. Industri ini diperkirakan menopang lebih dari 150 ribu tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, sekitar 1 juta masyarakat disebut menggantungkan penghidupannya pada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor tersebut, termasuk keluarga para pekerja.
Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi sektor ini disebut mencapai Rp31 triliun, sementara nilai ekspornya sekitar US$518 juta.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan pelarangan tidak hanya akan dirasakan produsen. Rantai ekonomi industri REL juga melibatkan kegiatan pemasaran, distribusi, pergudangan, perdagangan eceran, hingga berbagai usaha pendukung.
Jika aktivitas industri dihentikan, risiko kehilangan pekerjaan berpotensi menjalar ke berbagai mata rantai tersebut. Dampaknya bukan hanya berupa penurunan aktivitas usaha, melainkan juga berkurangnya pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengingatkan pemerintah agar menempatkan perlindungan pekerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan industri.
Menurut dia, perubahan regulasi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha harus disertai perhitungan mengenai nasib pekerja. Potensi pemutusan hubungan kerja dan hilangnya sumber penghasilan keluarga perlu diantisipasi sejak awal.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya,” ujar Mirah.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, juga meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ia mengatakan industri REL memiliki mata rantai tenaga kerja yang luas dan tidak seluruhnya dapat dengan mudah berpindah ke sektor pekerjaan lain.
Menurut Enggar, pelarangan menyeluruh berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap pekerja produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, hingga pedagang ritel. Karena itu, kebijakan perlu mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan mereka.

“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran,” kata Enggar.
Perdebatan mengenai pelarangan vape dengan demikian tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan penegakan hukum, tetapi juga pilihan arah kebijakan ekonomi. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan penyalahgunaan produk ilegal dapat ditindak tanpa serta-merta mematikan kegiatan industri yang telah beroperasi secara legal.
Di tengah kebutuhan memperluas kesempatan kerja dan menjaga momentum investasi, efektivitas pengawasan menjadi salah satu faktor penting. Kebijakan yang tidak membedakan pelaku usaha legal dan ilegal berisiko menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha sekaligus menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.
Tantangannya adalah memastikan perlindungan masyarakat dan penegakan hukum berjalan beriringan dengan kepastian usaha serta perlindungan tenaga kerja. Dengan begitu, penyelesaian persoalan penyalahgunaan vape tidak justru melahirkan persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih besar.
