LBH Medan: Dugaan Penyadapan Presiden Mengancam Hak Privasi

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi Polri aktif bukan sekadar persoalan tindak pidana. Kasus tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi dan rasa aman.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Selasa (3/11/2026), LBH Medan menyebut dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak (illegal access), hingga penghapusan dokumen elektronik yang diduga berkaitan dengan sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat harus diusut secara menyeluruh.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menilai persoalan tersebut memiliki dimensi hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang jauh lebih luas. Sebab, apabila penyadapan terhadap Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dapat terjadi, kondisi itu menimbulkan kekhawatiran lebih besar terhadap perlindungan privasi masyarakat sipil.

• 7 Kebiasaan Keliru yang Justru Bikin Kamu Sulit Menghemat Uang
• 5 Ide Kerja Sampingan Bermodal HP, Bisa Jadi Sumber Cuan di 2026
• Mengenal Fenomena Setengah Pengangguran yang Meningkat 10% pada 2026

Pihaknya menduga tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal Polri aktif tersebut berpotensi mengarah pada tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 juncto Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, dugaan penyadapan ilegal dan penghilangan dokumen elektronik juga dinilai perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Irvan, persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Lebih jauh, dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut menyentuh jaminan perlindungan hak pribadi yang secara tegas diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

“Ketentuan konstitusi menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap rasa aman dan ancaman ketakutan,” katanya.

LBH Medan menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan partai politik, pejabat negara, tokoh agama, pengusaha, insan pers hingga organisasi masyarakat sipil, memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kewenangan aparat penegak hukum.

Ia mengingatkan bahwa praktik penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi menjadi fenomena gunung es. Artinya, tindakan serupa dikhawatirkan tidak hanya menyasar pejabat negara atau tokoh publik, tetapi juga masyarakat biasa yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum.

“Dalam pandangan kami, kasus ini sekaligus membuka kembali persoalan reformasi kepolisian yang selama satu dekade terakhir terus menjadi tuntutan masyarakat sipil, akademisi dan organisasi nonpemerintah,” ujar Irvan.

Pembentukan tim percepatan reformasi Polri oleh Presiden Prabowo sebelumnya diharapkan menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh. Namun, LBH Medan menilai berbagai persoalan di tubuh Polri masih membutuhkan penanganan serius, baik dari aspek struktural maupun kultural.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan antara lain dugaan tindakan represif aparat ketika mengawal demonstrasi masyarakat dan mahasiswa, kriminalisasi terhadap warga, keterlibatan dalam politik praktis, korupsi, serta penyalahgunaan kewenangan.

LBH Medan berpandangan, tanpa perubahan mendasar terhadap kultur dan struktur kelembagaan, reformasi kepolisian berisiko berhenti sebatas agenda administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Atas dasar itu, LBH Medan menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut secara profesional, akuntabel, dan transparan kepada publik, termasuk mengungkap pihak yang memerintahkan, menerima hasil penyadapan, serta seluruh pihak yang menjadi sasaran penyadapan ilegal.

Kedua, meminta Kapolri segera melaksanakan reformasi Polri secara total, baik secara struktural maupun kultural, sebagaimana tuntutan masyarakat selama ini. Ketiga, mendesak penghentian seluruh bentuk penyadapan ilegal terhadap masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum.

Irvan menegaskan, perlindungan hak privasi tidak boleh dikorbankan atas nama kewenangan institusi. Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian hanya dapat dibangun melalui penegakan hukum yang terbuka, penghormatan terhadap HAM, serta kesediaan institusi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan aparatnya.

LBH Medan menyatakan sikap tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong supremasi hukum, perlindungan HAM, demokrasi, dan terjaminnya ruang kebebasan masyarakat sipil di Indonesia.