(Kiri ke Kanan) Ketua umum PPEI Daniel Boy Purwanto; Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah; dan Ketua Umum APVI Budiyanto, pada konferensi pers Industri Rokok Elektronik (REL) Nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026)
Ekonomi & Pariwisata

Lima Asosiasi Vape Minta Pemerintah Lindungi 150 Ribu Pekerja

  • “Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran...”
Ekonomi & Pariwisata
Canyon Gabriel

Canyon Gabriel

Author

sumatrakini.com — Lima asosiasi industri rokok elektronik atau vape meminta pemerintah tidak memberlakukan pelarangan total terhadap produk tersebut tanpa mempertimbangkan nasib pelaku usaha dan pekerja. Mereka khawatir wacana pelarangan justru mengancam mata pencaharian ratusan ribu orang yang selama ini menjalankan kegiatan usaha secara legal.

Permintaan itu disampaikan dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Lima asosiasi yang hadir yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Mereka menyatakan mendukung pemberantasan narkotika, perlindungan anak, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perangkat vape. Namun, pemerintah diminta membedakan pelaku usaha yang mematuhi regulasi dengan pihak yang menggunakan produk tersebut untuk kegiatan ilegal.

Kekhawatiran industri tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga dampak ekonomi terhadap pekerja dan keluarga mereka. Industri rokok elektronik diperkirakan menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Jika dihitung bersama anggota keluarga yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut, dampaknya disebut menjangkau sekitar satu juta orang.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional, mulai dari produsen hingga toko ritel. Nilai investasinya mencapai Rp31 triliun, dengan penerimaan cukai Rp2,8 triliun sepanjang 2025 dan nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, mengatakan mata rantai industri tersebut melibatkan banyak jenis pekerjaan, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, perdagangan eceran, hingga layanan pendukung.

Menurut dia, kebijakan yang berdampak terhadap keberlangsungan industri berpotensi menghilangkan sumber penghasilan pekerja yang tidak seluruhnya mudah beralih ke sektor lain.

“Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah,” ujar Enggar, Senin, 16 November 2026.

Ketua Umum APVI, Budiyanto, mengatakan perkembangan wacana pelarangan telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Menurut dia, sejak rokok elektronik diatur dan dikenakan cukai pada 2018, pemerintah juga perlu memberikan kepastian terhadap keberlangsungan usaha yang telah memenuhi ketentuan.

Budiyanto menegaskan, asosiasinya tidak membela penyalahgunaan vape untuk narkotika. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran justru perlu dilakukan secara tegas tanpa menyasar seluruh pelaku usaha yang beroperasi secara resmi.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan,” kata Budiyanto.

Dampak ketidakpastian tersebut, menurut Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah, mulai dirasakan pedagang eceran. Sejumlah pemilik toko vape disebut menghadapi penolakan perpanjangan sewa tempat usaha, bahkan diminta mengosongkan lokasi akibat stigma negatif yang berkembang.

Fachmi mengatakan kondisi itu merugikan pedagang yang telah mengeluarkan modal untuk membangun toko dan menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

“Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” ujar Fachmi.

Sementara itu, Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menilai industri rokok elektronik masih memiliki peluang untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri. Potensi tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan perluasan pasar ekspor.

Ia mengatakan pelaku industri mendukung pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemberantasan peredaran produk yang mengandung narkotika. Namun, pengawasan diharapkan tidak menghilangkan ruang bagi industri legal untuk berkembang.

“Pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran,” kata Daniel.

Dari sisi konsumen, AKVINDO melalui Adzie Taufik Noer Setiawan juga meminta pemerintah memperhitungkan kemungkinan munculnya pasar gelap apabila seluruh produk rokok elektronik dilarang. Menurut dia, pelarangan tidak serta-merta menghilangkan permintaan konsumen, tetapi berpotensi mendorong peralihan ke produk ilegal yang tidak jelas kandungan dan kualitasnya.

Adzie berharap konsumen dewasa tetap memperoleh perlindungan melalui ketersediaan produk legal yang memiliki kejelasan asal-usul dan pengawasan.

Sebagai bentuk komitmen, kelima asosiasi tersebut menandatangani pakta integritas untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses rokok elektronik bagi kelompok usia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan pengawasan industri.

Mereka juga menyatakan kesiapan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian rokok elektronik. Di tengah wacana pelarangan total, asosiasi berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan keberlangsungan tenaga kerja.

Dengan demikian, tuntutan utama industri bukan meniadakan pengawasan, melainkan memastikan penindakan terhadap penyalahgunaan tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian pelaku usaha dan pekerja yang menjalankan kegiatan secara legal.