Menkeu Purbaya Direshuffle, Pengelolaan Anggaran Jadi Sorotan

sumatrakini.com - Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pengelolaan fiskal nasional. 

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin menilai pengalaman Suahasil di kementerian keuangan menjadi modal dalam menghadapi tantangan anggaran ke depan.

Menurut Gunawan, masyarakat menaruh harapan agar kebijakan fiskal dijalankan lebih prudent, terutama dalam menentukan prioritas belanja negara. Anggaran sebaiknya difokuskan pada program yang memberikan dampak ekonomi luas serta mampu menjaga daya beli masyarakat.

Pengendalian harga juga perlu menjadi salah satu perhatian. Belanja pemerintah diharap tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

• Harga Cabai Merah Tembus Rp70 Ribu, Pasokan Sumut Menipis
• Perluas Pasar dan Konektivitas Gas Bumi Nasional, PGN Perkuat Strategi Komersial
• Longsor di Aceh Tengah Tewaskan Satu Warga, 13 Orang Terluka

Di sisi pembiayaan, pemerintah perlu berhati-hati terhadap ketergantungan pada penerbitan surat utang. Tambahan likuiditas memang dapat membantu menggerakkan perekonomian, tetapi manfaat tersebut harus sebanding dengan dampak jangka panjang terhadap kondisi APBN.

"Utang seharusnya diarahkan untuk membiayai proyek strategis yang menghasilkan manfaat luas, bukan sekadar menambah likuiditas," kata Gunawan, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, pembiayaan yang tidak disertai program bernilai strategis berisiko memperbesar beban fiskal pada masa mendatang. Pembayaran bunga dan pokok utang yang semakin besar dapat mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.

Karena itu, penyusunan postur APBN juga perlu berangkat dari kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat yang sebenarnya. Asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, penerimaan pajak, nilai tukar rupiah hingga target penerimaan negara harus menggunakan proyeksi yang realistis dan memiliki peluang kuat untuk dicapai.

Gunawan menilai angka-angka dalam APBN jangan sampai lebih mencerminkan harapan dibandingkan kondisi yang memungkinkan untuk direalisasikan. Perencanaan yang realistis diperlukan agar pelaksanaan anggaran tidak menghadapi tekanan besar ketika asumsi awal meleset.

Selain persoalan fiskal, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi perhatian. Sinkronisasi kedua kebijakan tersebut diperlukan agar langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Keuangan perlu memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan kepada Presiden mengenai konsekuensi setiap kebijakan. Komunikasi dua arah dinilai penting agar setiap rencana dapat diuji dari sisi manfaat sekaligus risikonya.

"Menkeu idealnya tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mampu memberi pertimbangan yang objektif kepada Presiden," ujar Gunawan.

Dengan posisi tersebut, Menteri Keuangan diharap dapat menjalankan fungsi sebagai pengelola fiskal sekaligus penyeimbang dalam setiap keputusan ekonomi pemerintah. 

Arah kebijakan anggaran ke depan pada akhirnya akan sangat menentukan seberapa kuat APBN menopang pertumbuhan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang.