OJK Apresiasi Capaian TPAKD Sumut
- "Pak Gubernur dan wakil gubenur berharap dari awal kepemimpinan untuk meminimalisir pinjaman ke rentenir..."
Medan Insight
MEDAN – Capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Di antaranya tentang indeks literasi keuangan 2022 mencapai 51,69 persen dan untuk induksi keuangan sebesar 95,58 persen.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso mengatakannya dalam Rapat Pleno TPAKD Semester 2-2022 dan Penyusunan Program TPAKD se-Sumut 2023, serta Business Matching UMKM di Tiara Convention Center Medan.
"Inklusi dan literasi keuangan meningkat signifikan, tertinggi kedua secara nasional, setelah DKI Jakarta. Tapi jangan berpuas diri, jaga dan tingkatkan terus..." kata Untung di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kamis (1/12/2022).
- Lewat Fitur #livinaroundtheworld, Livin' by Mandiri Hadirkan Solusi Finansial Dalam Genggaman
- Sarana Menara (TOWR) Catat Pendapatan Rp8,1 Triliun pada Kuartal III-2022
- Alasan Arsjad Rasjid Membawa Indika Energy (INDY) Tinggalkan Bisnis Batu Bara
Menurutnya, program unggulan One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan memperluas akses keuangan pada triwulan 3, telah menjangkau 592 desa atau 514 persen dari target 115 desa. Program UMKM Go Digital telah membantu 887 pelaku usaha masuk market place.
Arief menyampaikan, untuk membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha, TPAKD terus meningkatkan strategi dan inovasi. Salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, instansi terkait lainnya, untuk bersama-sama mendorong masyarakat mengetahui ketersedian akses keuangan.
Seluruh program perlu terus disosialisasi dan publikasikan agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bahwa mereka akan mendapat kemudahan dalam pembiayaan dan permodalan.
"Pak Gubernur dan wakil gubenur berharap dari awal kepemimpinan untuk meminimalisir pinjaman ke rentenir yang syaratnya macam-macam, bunga tinggi sehingga banyak masyarakat dan pelaku usaha terjebak," kata Arief.
Peran TPAKD perlu terus didorong dan tingkatkan, khususnya pada pembiayaan sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan supaya masyarakat dan pelaku usaha tidak terjebak dengan akses kuangan yang berdampak pada usaha mereka.
"Kita berharap peran TPAKD menjadi motor untuk capaian target indeks inklusi keuangan Sumut sebesar 90 persen di 2024 bisa tercapai," harapnya.
Arief menyampaikan, program percontohan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster di sektor pertanian dan perkebunan telah dijalankan di beberapa kabupaten dan kota agar bisa diaplikasikan ke daerah lain. Apalagi, pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan Sumut yang bisa membantu pemulihan ekonomi.