Ilustrasi rokok elektrik atau vape
Ekonomi & Pariwisata

Pakar Minta Wacana Larangan Vape Dikaji, Dampak Ekonomi Jangan Diabaikan

  • Nilai investasi industri vape disebut mencapai Rp31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar US$518 juta. Selain itu, sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun
Ekonomi & Pariwisata
Canyon Gabriel

Canyon Gabriel

Author

sumatrakini.com — Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape kembali menjadi perhatian setelah munculnya kasus penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika. Namun, rencana pembatasan hingga pelarangan produk vape dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan efektivitas pengawasan, kepastian regulasi, perlindungan masyarakat, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan pemerintah perlu mendasarkan setiap kebijakan pembatasan pada bukti yang kuat. Menurut dia, persoalan penyalahgunaan vape tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menyamaratakan seluruh produk rokok elektronik, terutama produk legal yang telah berada dalam pengawasan pemerintah.

Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata keberadaan produk vape, melainkan kemampuan pemerintah memastikan aturan berjalan konsisten, mengawasi peredaran barang, dan menindak pihak yang menggunakan perangkat tersebut untuk kegiatan melanggar hukum.

“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian, Senin, 16 November 2026.

Pandangan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai arah kebijakan rokok elektronik yang semakin menguat. Salah satu perkembangan terbaru adalah terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu menyatakan penggunaan vape haram. Ketentuan tersebut juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik. MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. 

Menyusul terbitnya fatwa tersebut, Kementerian Kesehatan menyatakan tengah mengkaji kemungkinan pelarangan total peredaran vape. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pemerintah akan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektronik dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. 

Namun, fatwa keagamaan dan larangan berdasarkan undang-undang merupakan dua hal berbeda. Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan pada 11 November 2026, rencana pelarangan total masih berada dalam tahap kajian pemerintah dan belum menjadi larangan nasional melalui undang-undang. 

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menekankan perlunya membedakan produk vape legal yang diawasi pemerintah dengan perangkat yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Djaka Kusmartata, mengatakan produk vape legal yang beredar sesuai ketentuan memiliki pita cukai resmi.

“Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi,” ujar Djaka dalam pembahasan FGD Komisi Fatwa MUI.

Menurut dia, temuan penyalahgunaan vape untuk narkotika berkaitan dengan peredaran melalui jalur ilegal. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi produk ilegal dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dinilai perlu diperkuat.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan industri rokok elektronik dalam negeri. Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan kegiatan industri.

“Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional,” kata Yogie dalam FGD tersebut.

Data Kementerian Perindustrian yang dipaparkan dalam forum itu menunjukkan terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia. Industri tersebut menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Nilai investasi industri vape disebut mencapai Rp31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar US$518 juta. Selain itu, sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun.

Besarnya aktivitas ekonomi tersebut membuat wacana pelarangan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan kesehatan dan pengawasan barang, tetapi juga menyangkut nasib pekerja, pelaku usaha, serta rantai pasok industri.

Yogie mengatakan kontribusi penerimaan negara dari sektor tersebut juga perlu diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan fiskal. Meski demikian, penerimaan cukai tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan apabila pemerintah hendak memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

“Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie dalam FGD Komisi Fatwa MUI.

Perdebatan mengenai vape dengan demikian mempertemukan sejumlah kepentingan yang tidak sederhana. Pemerintah menghadapi tuntutan memperketat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan narkotika, sementara pelaku industri menghadapi ketidakpastian mengenai kelanjutan usaha dan lapangan pekerjaan apabila pelarangan diberlakukan.

Kristian mengingatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak menjamin persoalan dapat diselesaikan. Pemerintah perlu memastikan aturan yang sudah tersedia benar-benar diterapkan, termasuk dalam mengawasi peredaran produk dan menindak pelanggaran.

Dengan perkembangan terbaru tersebut, arah kebijakan vape masih menjadi pembahasan lintas sektor. Kajian pemerintah, rekomendasi MUI, serta masukan dari kalangan industri dan pakar kebijakan publik akan menjadi bagian dari perdebatan mengenai bentuk pengaturan yang akan diterapkan.