PDI Perjuangan Sumut Minta Kasus 17 Siswa Diduga Keracunan MBG Diusut Tuntas

MEDAN - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta pihak penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) bertanggung jawab atas dugaan keracunan yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan. Belasan siswa tersebut mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026).

Para siswa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Medan untuk mendapatkan penanganan medis. Dari 17 siswa yang dirawat, 11 di antaranya dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus anggota Komisi XIII DPR Rapidin Simbolon meminta kejadian tersebut diusut hingga penyebabnya diketahui. Menurut dia, pelaksanaan program MBG tidak cukup hanya memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan bagi para siswa.

"Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus dirawat di rumah sakit," kata Rapidin, Jumat (9/10/2026).

• Jaga Kinerja Bisnis, PGN Raih Capital Market Excellence Awards 2026
• Sulit Berhenti Overthinking? Kenali Bahaya dan Tips Mengatasinya
• Penerimaan Pajak Melonjak 24%, Terkumpul Rp1.607 Triliun dari Sektor Ini

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumut telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan bagi para siswa tersebut. Namun, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengujian laboratorium terhadap sampel makanan.

Rapidin menegaskan, penutupan SPPG tidak boleh menjadi akhir dari penanganan kasus tersebut. Pihak berwenang, kata dia, harus mengungkap penyebab kejadian sekaligus memastikan pertanggungjawaban pihak terkait apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur.

"Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran," ujarnya.

Ia juga meminta pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan diperketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah. Menurut dia, keamanan makanan merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan program MBG.

Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Sutrisno mengatakan, penyelenggara MBG perlu memastikan makanan yang diberikan kepada siswa layak dan aman dikonsumsi. Apabila terjadi kasus yang diduga berkaitan dengan makanan tersebut, proses pelaksanaan program harus diperiksa secara menyeluruh.

"Jangan hanya memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi mengabaikan keamanan pangan," kata Sutrisno.

Ia juga meminta hasil investigasi disampaikan secara transparan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Hasil pengujian laboratorium, menurut dia, perlu menjadi dasar untuk menjelaskan penyebab kejadian kepada masyarakat sekaligus menentukan tanggung jawab pihak terkait sesuai fakta.

DPD PDI Perjuangan Sumut menilai keselamatan siswa harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, penanganan dugaan keracunan di SD Negeri 060870 Medan tidak cukup hanya dengan merawat korban dan menutup SPPG, tetapi juga perlu diikuti pengungkapan penyebab serta evaluasi terhadap sistem pengawasan pangan.

Partai tersebut juga mengingatkan bahwa program yang menggunakan anggaran negara harus dijalankan dengan akuntabilitas dan pengawasan yang memadai. Keberhasilan MBG, menurut mereka, tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan dan manfaatnya bagi anak-anak sebagai penerima program.