Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Samosir Dikritik

sumatrakini.com – Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas bupati Samosir seharga Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas bupati sekitar Rp3,1 miliar mendapat sorotan dari Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan.

Sutrisno menilai kedua kebijakan tersebut perlu diuji dari aspek urgensi, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD, harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas bupati. Paket pekerjaan berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

• Bank Sumut Salurkan Banpres kepada 16.118 UMKM Terdampak Bencana
• KPK Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Bobby Nasution dalam Sejumlah Kasus
• 
OJK Perkuat Ketahanan Siber Pindar, AFPI Siapkan Sosialisasi ke Pelaku Industri Pindar

Sementara itu, pengadaan mobil dinas senilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemkab Samosir telah memberi penjelasan bahwa pengadaan mobil melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama badan anggaran DPRD.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno, Jumat (13/1½026).

Ia menegaskan, pembangunan daerah harus mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan.

Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus diuji kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut. Penambahan fasilitas di rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat, tetapi harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sutrisno mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sejalan dengan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk terbuka dalam menjelaskan alasan pengambilan kebijakan, termasuk ketika memutuskan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.

Menurutnya, asas kepatutan harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu secara etis patut untuk dilaksanakan, terutama ketika pemerintah sedang dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat,” tegasnya.

Ia meminta agar rencana pembangunan gedung tambahan tersebut dievaluasi secara terbuka, termasuk penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, serta urgensi penggunaan anggarannya. Hal serupa juga berlaku terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan untuk mendukung pelayanan dan penerimaan tamu pemerintah daerah.

Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius untuk mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sutrisno menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas bupati maupun pengadaan kendaraan dinas baru. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat,” kata Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), ini.