
Pemprov Sumut Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
- "Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi..."
Medan Insight
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah pusat menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung tahun. Salah satu opsi adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumut di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Kota Medan, Senin (16/11/2026). Dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi, dan sejumlah unsur terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menegaskan seluruh pemerintah kabupaten dan kota diinstruksikan untuk memastikan informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersampaikan secara masif dan transparan kepada masyarakat.
- BNPB Tetapkan 45 Kecamatan di Sumut Siaga Bencana, Medan Terbanyak
- Target Pajak 2026 Belum Tercapai, Masih Ada Kekurangan Rp514 Triliun
- Kembangkan BRILink, Khoiruddin Bantu Warga Medan Sekaligus Buka Lapangan Kerja
"Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi agar benar-benar menginformasikan sampai ke masyarakat untuk bisa waspada," kata Bobby.
Menko PMK Sugiono mengatakan, Rakor fokus mengevaluasi penanganan sekaligus menyamakan langkah antisipasi pascabencana yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumut akibat Siklon Senyar. Berdasarkan laporan BMKG, perubahan iklim global saat ini turut menyebabkan pergeseran pola cuaca yang signifikan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
"Kami koordinasi sama pemerintah daerah, Pemprov Sumut, beberapa kabupaten dan kota yang kemarin saat siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh. Ini menjadi pegangan dalam rangka upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas pemerintah adalah mempercepat normalisasi aliran sungai untuk mengatasi tingginya sedimentasi yang ditinggalkan banjir bandang sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko luapan air dan mencegah dampak bencana serupa.
Sugiono juga menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumatera Barat. Perhatian diwujudkan melalui beberapa kali rapat terbatas dalam dua pekan terakhir.
Menanggapi potensi peningkatan cuaca ekstrem, Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa pemerintah pusat siap mengakomodasi permintaan pemerintah daerah untuk melaksanakan OMC sebagai salah satu upaya mengurangi intensitas hujan.
"Gubernur Aceh sudah mengirim surat kepada kami, meminta operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi jumlah intensitas hujan. Kami sudah tawarkan kepada Gubernur Sumut untuk mengerjakan hal yang sama," ucap Kristomei.
Ia menegaskan, OMC bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya, melainkan mengendalikan dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah tertentu guna menekan risiko banjir.
BNPB menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan akademisi dan para ahli kebencanaan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat mitigasi jangka panjang, termasuk penanganan pendangkalan sungai, sehingga risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terus berulang.
