Penerimaan Pajak DJP Sumut 1 Tembus Rp21,17 Triliun

MEDAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara 1 mencatat penerimaan pajak sebesar Rp21,171 triliun hingga 10 November 2026. Realisasi tersebut mencapai 83,79 persen dari target penerimaan tahun ini, dengan pertumbuhan 55,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut dipaparkan Kepala Kanwil DJP Sumut1, Belis Siswanto, dalam kegiatan Media Gathering bertajuk “Mendorong Kesadaran Pajak Lewat Informasi Terpercaya: Sinergi Kuat Bersama Rekan Media” di Aula Istana Maimun, Gedung Kanwil DJP Sumut 1, Medan, Kamis (12/11/2026).

Belis mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara otoritas perpajakan dan insan pers. Media dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi perpajakan yang benar sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

• Pemutihan Pajak Kendaraan 2026
• Prof. Prasetio Berpulang, Tinggalkan Jejak Besar di Dunia BUMN Indonesia
• 9 Saham LQ45 yang Menghijau pada Pembukaan Bursa Hari Ini


Menurut dia, pemberitaan yang informatif dan mudah dipahami dapat membantu membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan media diharapkan tidak berhenti pada penyebarluasan informasi, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

Selain penerimaan pajak, Kanwil DJP Sumut I mencatat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan mencapai 383.984 SPT. Jumlah tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 mencapai Rp2,238 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 100,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam pertemuan itu, DJP Sumut 1 mengapresiasi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Apresiasi juga diberikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut atas dukungan dan kolaborasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Agenda lainnya adalah sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 beserta aturan pelaksanaannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ.01/2026 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak.

Kebijakan tersebut memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak. Pemerintah berharap aturan ini dapat memberikan kemudahan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Kanwil DJP Sumut 1 juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran atau membutuhkan layanan terkait perpajakan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui Whistleblowing System Kementerian Keuangan di wise.kemenkeu.go.id, Kring Pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, serta situs pengaduan.pajak.go.id. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui kode.etik@pajak.go.id atau datang langsung ke kantor pajak terdekat.
Dalam keterangannya pada Kamis, 12 November 2026, Belis menekankan pentingnya peran media dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap perpajakan.

“Informasi perpajakan harus sampai kepada masyarakat secara utuh dan dapat dipercaya. Kami berharap media dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan,” kata Belis.

Kanwil DJP Sumut 1 berharap hubungan dengan insan pers semakin erat. Penyampaian informasi yang akurat dan berimbang diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.