Presiden Didesak Bentuk TIGPF untuk Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal

MEDAN – Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak di lingkungan kepolisian.

Desakan tersebut muncul di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah elite nasional. Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengenai identitas maupun jumlah pasti korban penyadapan ilegal tersebut.

Sutrisno menilai, munculnya sejumlah tokoh yang secara terbuka mengaku menjadi korban penyadapan perlu disikapi secara hati-hati. Pengakuan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi target penyadapan ataupun memastikan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Belakangan, beredar informasi mengenai daftar sekitar 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Namun, daftar yang beredar itu belum dapat dipastikan keabsahannya karena belum pernah diumumkan secara resmi oleh Bareskrim Polri.

• Helikopter Pemadam Karhutla yang Jatuh di Sungai Barito, Satu Kru Masih Hilang
• Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito
• Kepala BNPB Hadiri Pemakaman Militer Prajurit Gugur Saat Padamkan Karhutla

Menurut Sutrisno, keberadaan nama seseorang dalam daftar tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat. Sebaliknya, tidak tercantumnya kelompok tertentu juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa perancang, pelaksana, ataupun penerima manfaat dari operasi penyadapan tersebut.

Ia juga mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada identifikasi nomor telepon yang diduga menjadi sasaran. Aparat harus mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan, bagaimana mekanisme operasinya, apa motif di balik tindakan tersebut, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

Untuk memastikan pengusutan berjalan objektif, Sutrisno mengusulkan TIGPF melibatkan sejumlah lembaga negara, yakni Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keterlibatan lintas lembaga dinilai penting untuk menghindari konflik kepentingan apabila pengusutan sepenuhnya dilakukan oleh internal kepolisian. Selain menelusuri aspek pidana, tim independen juga diharapkan dapat memeriksa kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan penyimpangan anggaran.

Sutrisno turut menyoroti perkembangan penanganan perkara oleh Bareskrim Polri yang dinilainya belum menunjukkan langkah terbuka dan progresif. Menurut dia, lambatnya pengungkapan kasus berpotensi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menghilangkan barang bukti maupun mengaburkan jejak operasi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang belum terverifikasi dan kabar bohong di tengah masyarakat. Jika tidak segera ditangani secara transparan, persoalan ini dikhawatirkan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah.

Sutrisno menegaskan, pengungkapan kasus penyadapan ilegal tidak boleh menjadi ajang saling melempar tanggung jawab ataupun upaya menyelamatkan kelompok tertentu. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan bukti dan fakta hukum.

"Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang disadap dan siapa yang tidak. Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah kewenangan negara pernah digunakan untuk kepentingan di luar hukum, siapa yang mengendalikan operasinya, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya," kata Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Senin (9/11/2026).

Ia berharap pembentukan TIGPF dapat menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan reformasi institusi penegak hukum berjalan secara nyata.

Menurut Sutrisno, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, pemerintah tidak seharusnya membiarkan persoalan penegakan hukum berlarut-larut. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat membutuhkan perhatian serius, sementara kepercayaan publik terhadap lembaga negara juga harus dijaga.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo tidak menunda pembentukan tim independen tersebut agar dugaan penyadapan ilegal dapat diungkap secara menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.