Rokok elektronik atau vape
Medan Insight

Rencana Pelarangan Vape di Sumut, Ini Kata Pakar Hukum

  • “Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data...”
Medan Insight
Canyon Gabriel

Canyon Gabriel

Author

MEDAN – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran rokok elektronik atau vape melalui peraturan daerah tentang narkoba menuai perhatian kalangan pakar hukum dan pelaku industri. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha legal, penerimaan pajak, hingga mata pencaharian pekerja yang bergantung pada industri vape.

Di tengah upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan vape untuk narkotika, sejumlah pihak mengingatkan agar penanganannya tidak dilakukan dengan menyamaratakan seluruh produk rokok elektronik. Kebijakan dinilai harus memiliki dasar data yang kuat, membedakan produk legal dan ilegal, serta memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin timbul.

Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, mengatakan penyusunan regulasi harus didasarkan pada persoalan yang benar-benar mendesak untuk diselesaikan. Risiko penyalahgunaan suatu produk, menurut dia, tidak serta-merta menjadi alasan untuk melarang seluruh produk dan kegiatan usaha yang selama ini berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data. Soal disalahgunakan, semua hal bisa disalahgunakan. Pertanyaannya, pada tingkat mana disebut salah guna,” katanya, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai kebijakan pelarangan juga harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Sebab, sebuah peraturan tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu, tetapi memiliki konsekuensi terhadap seluruh masyarakat yang berada dalam cakupan pengaturannya.

“Norma hukum itu mengatur untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok atau individu. Karena itu, perlu dilihat kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Semuanya harus nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Kalau beda frekuensi, nanti akan sulit,” ujarnya.

Mirza juga menyoroti efektivitas pengawasan sebagai persoalan yang perlu dievaluasi. Jika penyalahgunaan dan penyelundupan produk masih terjadi, pemerintah perlu menelusuri kelemahan pengawasan sebelum menentukan kebijakan pelarangan secara luas.

“Soal controlling tadi, kalau orang bisa menyelewengkan dan menyelundupkan, berarti pengawasannya perlu dievaluasi agar ke depan bisa semakin efektif,” ucapnya.

Dari sisi industri, pembedaan produk legal dan ilegal menjadi perhatian penting. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata, dalam kesempatan terpisah menyatakan hingga saat itu pihaknya tidak menemukan vape yang mengandung narkotika pada produk dengan pita cukai resmi.

“Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku industri agar kebijakan pemerintah lebih diarahkan pada pemberantasan peredaran produk ilegal dan penyalahgunaan narkotika, tanpa mengabaikan usaha yang telah memenuhi ketentuan.

Humas Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Filusif Faruq Vernanda, mengatakan ketidakpastian regulasi mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Rencana pelarangan dikhawatirkan memengaruhi aktivitas perdagangan dan mengubah perilaku konsumen, yang pada akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan bisnis.

Menurut dia, industri vape legal memiliki ekosistem usaha yang melibatkan berbagai pihak. Dampak kebijakan tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan industri tersebut.

“Kita itu sudah melakukan semua secara legal, kita berkontribusi secara pajak. Kita berharap pemerintah melihat kondisi industri ini secara berimbang, melindungi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” kata Filusif.

Dari perspektif ekonomi, rencana pelarangan menyeluruh berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap rantai usaha yang selama ini beroperasi secara legal. Selain kemungkinan berkurangnya aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja, kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan kontribusi penerimaan negara dari sektor cukai.

Karena itu, penyusunan peraturan daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan pemberantasan narkotika dengan kepastian hukum serta keberlangsungan kegiatan ekonomi yang legal.

Para pihak berharap pemerintah dan DPRD Sumut membuka ruang kajian berbasis data sebelum menetapkan kebijakan. Dengan demikian, upaya mencegah penyalahgunaan vape dapat berjalan tanpa mengabaikan hak pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.