RPJMD Sumut Direvisi Gara-gara Pendemi

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan nilai daerah.

“Juga untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah,” ujar Edy dalam keterangan tertulis usai pembukaan musyawarah RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumut di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Kamis (3/6/2021).

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada banyak aspek mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi dan aspek kehidupan lainnnya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian melalui capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lainnya.

Perubahan yang dilakukan antara lain prioritas pembangunan Provinsi Sumut yang sebelumnya berjumlah lima menjadi delapan prioritas yakni peningkatan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi.

Dijelaskan Edy, pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, dilakukan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik sekolah menengah vokasi, khususnya vokasi pertanian, perikanan, pariwisata, informasi teknologi, otomotif dan industri manufaktur serta industri kreatif di 33 kabupaten dan kota. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 14 unit pada 2022 dan 8 unit pada 2023. Pembangunan kampung beasiswa atau wadah informasi untuk beasiswa dan lain sebagainya.

Mengenai penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, gubernur menargetkan hingga 2023 akan menambah layanan rumah sakit bergerak atau mobil operasi lapangan sebanyak tujuh sampai delapan unit sehingga bisa menjangkau seluruh daerah terpencil.

Selain prioritas pembangunan, juga dipaparkan perubahan beberapa capaian makro pembangunan Provinsi Sumut 2022-2023. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebelum perubahan sebesar 5,5 persen menjadi 5 persen. Pada 2022 sebelum perubahan sebesar 5,6 persen menjadi 5,20 persen dan 2023 sebelum perubahan sebesar 5,7 persen menjadi 5,3 persen.

Indeks pembangunan manusia pada 2021 sebelum perubahan sebesar 72,22 persen menjadi 72,17 persen. Pada 2022 sebelum perubahan 72,77 persen menjadi 72,57 persen. Pada 2023 sebelum perubahan 73,32 persen menjadi 72,97 persen. Sementara itu, inflasi pada 2021 sebelum perubahan sebesar 2,85 persen menjadi 2,50 persen. Pada 2022 sebelum perubahan 2,8 persen menjadi 3 persen. Pada 2023 sebelum perubahan 2,75 persen menjadi 3 persen.

Gubernur juga menyampaikan beberapa indikator kinerja utama Provinsi Sumut yang berhasil dilakukan. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,14 persen per tahun. Pada 2020, harapan lama sekolah di Sumut telah mencapai 13,23 tahun meningkat dari 13,15 tahun pada 2019. Honorarium guru tidak tetap jenjang SMA, SMK dan SLB negeri se-Sumut juga telah menjadi Rp 90.000 per jam pelajaran.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan telah dilakukan peningkatan kemantapan jalan provinsi dari 82,19 persen menjadi 82,27 persen pada 2020. Juga dilakukan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.082 unit. Selah mendukung pencapaian persentase rumah layak huni sebesar 95,77 persen dari target RPJMD 2020 sebesar 93,22 persen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya secara virtual mengatakan, perubahan RPJMD Sumut telah memenuhi prasyarat. Pandemi Covid-19 memberikan dampak beragam menyebabkan strategi dan arah kebijakan pemerintah perlu disesuaikan. Untuk itu, pihaknya akan memberi dukungan optimal kepada Pemprov Sumut.

Dia juga meminta kepala daerah agar menambah belanja langsung ke masyarakat khususnya belanja modal.

“Sebaiknya belanja modal itu 30 persen, itu yang bisa mendukung percepatan pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” kata Tito.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, Tito meminta kepala daerah pada triwulan dua (April, Mei, Juni) 2021 agar mempercepat belanja sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat.

“Realisasi belanja dilaksanakan sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat yang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memicu sektor swasta untuk bangkit bergerak,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengatakan, DPRD Sumut berkomitmen akan bersama-sama Pemprov Sumut membangun Sumut sesuai visi dan misi yang bermartabat. Ia juga berharap agar aspirasi yang ditampung anggota dewan sewaktu masa reses dapat disinergikan pada Musrenbang tersebut.