Sutrisno Pangaribuan Desak Gibran Perjelas Niat Mundur sebagai Wakil Presiden

MEDAN – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi kejelasan kepada publik menyusul pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat mengundurkan diri dari jabatannya.

Sutrisno menilai pernyataan mengenai keinginan mundur tersebut harus ditindaklanjuti secara terbuka dan melalui mekanisme ketatanegaraan. Sebab, status Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang menyangkut kepastian pemerintahan dan kepercayaan publik.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas dinamika hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden. Prasetyo menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran. Sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

• AHA Commerce Raih Sertifikasi Global, 82% Karyawan Nilai Positif Lingkungan Kerja
• Ekonomi Sumut 2026 Diproyeksikan Tumbuh 5,2 Persen
• Mau Hemat Biaya Servis? Hindari 5 Kebiasaan yang Bikin Mobil Cepat Rusak


Menanggapi hal itu, Sutrisno meminta Gibran tidak membiarkan persoalan tersebut menggantung tanpa kepastian. Menurut dia, apabila niat mundur memang telah disampaikan, publik perlu mengetahui apakah keputusan itu akan benar-benar diwujudkan atau tidak.

Ia menegaskan, pengunduran diri tidak cukup disampaikan dalam pembicaraan politik dengan Presiden, harus dilakukan melalui prosedur konstitusional.

"Jabatan wakil presiden bukan persoalan pribadi yang bisa dibiarkan tanpa kepastian. Publik berhak mengetahui sikap resmi pemegang mandat konstitusi, terlebih ketika persoalan ini telah berkembang menjadi polemik hukum dan politik," ujar Sutrisno, Selasa (10/11/2026).

Sutrisno menjelaskan, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar dilakukan hingga menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian jabatan tersebut harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan itu mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Namun, Sutrisno mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri persoalan hukum terkait persyaratan pencalonan Gibran. Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan, termasuk laporan yang telah disampaikan kepada lembaga terkait, menurut dia, harus tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Ia menilai, proses hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai keabsahan dokumen yang dipersoalkan sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam tahapan pencalonan.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban. Persoalan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus tetap mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran," katanya.

Lebih jauh, Sutrisno meminta agar polemik pencalonan Gibran ditelusuri secara menyeluruh sejak proses Pemilihan Wali Kota Solo 2020 hingga Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada Gibran, tetapi juga harus mencakup penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi serta menetapkan kelayakan calon.

Sutrisno menilai keterbukaan dalam menelusuri proses tersebut penting untuk memastikan tidak ada tahapan yang luput dari pemeriksaan hukum.

"Persoalan ini tidak boleh hanya berhenti pada satu orang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana seluruh proses pencalonan berlangsung, termasuk siapa saja yang mengambil keputusan dan bagaimana pertanggungjawabannya," ujar Sutrisno.