<a href="sumatrakini.com">sumatrakini.com</a> - Kejaksaan Agung menetapkan Direktur merangkap Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk berinisial AL, sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008-2025. Kasus yang menyeret perusahaan industri pulp tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2 triliun.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kamis (15/10/2026). Sehari sebelumnya, AL ditangkap di Medan, Sumatera Utara, untuk menjalani proses hukum."Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 15 Oktober 2026," kata Anang dalam keterangan resmi, Jumat (16/10/2026).Penyidik menduga AL melakukan manipulasi dalam transaksi penjualan produk pulp untuk ekspor maupun pasar domestik. Dalam transaksi ekspor, TPL menjual produknya kepada perusahaan afiliasi, DP MMI Ltd., sedangkan penjualan lokal dilakukan kepada pabrik APR.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/run-to-give-2026-di-medan-lari-5-kilometer-untuk-bantu-akses-air-bersih">Run to Give 2026 di Medan, Lari 5 Kilometer untuk Bantu Akses Air Bersih</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/bapenda-sumut-gelar-operasi-sadar-pajak-kendaraan">Bapenda Sumut Gelar Operasi Sadar Pajak Kendaraan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/banjir-rendam-90-rumah-di-simalungun-128-kk-terdampak">Banjir Rendam 90 Rumah di Simalungun, 128 KK Terdampak</a></li></ul>Salah satu modus yang diduga dilakukan adalah under invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Penyidik juga menemukan dugaan perubahan kode Harmonized System (HS) produk yang memengaruhi klasifikasi dan penilaian harga.Produk yang berdasarkan karakteristik, kegunaan, dan harga pasarnya seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp diduga diubah klasifikasinya menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).Perubahan klasifikasi tersebut diduga berkaitan dengan penyajian nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Padahal, perusahaan berkewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa pada Direktorat Jenderal Pajak.Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kewajaran transaksi perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.Kejaksaan juga menduga AL memberikan uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan terhadap transaksi perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan dan penelaahan kertas kerja pemeriksaan serta laporan hasil pemeriksaan pajak diduga tidak mengikuti program audit yang telah disusun."Tersangka secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak agar tidak dilakukan pengawasan," ujar Anang.AL disangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Penetapan AL menambah daftar pihak yang terseret dalam penyidikan perkara dugaan korupsi transfer pricing TPL. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi untuk periode dugaan tindak pidana yang sama.Penyidik juga menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berinisial BP dan SR, sebagai tersangka. Keduanya diduga berperan sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak TPL dan membantu melancarkan praktik transfer pricing yang sedang disidik.Dugaan penyimpangan yang berlangsung selama 17 tahun tersebut menjadi perhatian karena menyangkut transaksi lintas perusahaan, kepatuhan perpajakan, serta pengawasan terhadap praktik transaksi pihak berelasi. Namun, pembuktian mengenai peran masing-masing pihak dan besaran kerugian negara tetap harus dilakukan melalui proses hukum.Sebelumnya, TPL menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Dalam surat tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia pada Jumat (11/9/2026), perseroan menyebut akan menelaah substansi surat yang diterima dan menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan hukum."Perseroan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan," demikian pernyataan TPL dalam surat tersebut.Perkembangan penyidikan ini menempatkan tata kelola perusahaan dan pengawasan perpajakan sebagai dua aspek penting dalam mengungkap dugaan kerugian negara. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban para tersangka, baik dari unsur korporasi maupun individu.

1000354974.jpg


Kejaksaan Agung menetapkan Direktur merangkap Corporate Secretary PT TPL berinisial AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008-2025

IMG_20261016_162852.jpg

Penyidik menduga AL melakukan manipulasi dalam transaksi penjualan produk pulp untuk ekspor maupun pasar domestik

Direktur PT TPL Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rp 2 Triliun