MEDAN - Mendukung Asta Cita tentang ekonomi biru, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan.Beberapa rencana yang akan dilakukan di antaranya kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuka akses pengawasan lintas kewenangan antara provinsi dan pusat. Tujuannya agar pengawasan tidak terbatas hanya pada wilayah 12 mil sehingga konflik antar nelayan dan pelanggaran alat tangkap bisa diatasi lebih cepat"Mereka punya kapal yang luar biasa, fasilitasnya banyak, personel cukup, jadwal patroli sampai 80 kali dalam setahun," kata Kepala DKP Supryanto dalam konferensi pers di kantor gubernur, Kamis, (16/10/2025).Kerja sama mendorong hadirnya aplikasi pengawasan yang terintegrasi dengan KKP, Polair, Kamla (TNI), DKP kabupaten dan kota, sehingga mempercepat akses informasi terkait konflik dan permasalahan&nbsp; di laut.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/cara-mudah-membuat-raised-bed-di-lahan-kecil-tetap-bisa-panen-sayur-sendiri">Cara Mudah Membuat Raised Bed di Lahan Kecil, Tetap Bisa Panen Sayur Sendiri</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/6-drakor-yang-lagi-seru-serunya-cocok-buat-teman-rebahan-akhir-pekan">6 Drakor yang Lagi Seru-Serunya, Cocok Buat Teman Rebahan Akhir Pekan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/tanpa-sadar-kebiasaan-ngopi-harian-bisa-ganggu-keuangan-ini-cara-mengatasinya">Tanpa Sadar, Kebiasaan Ngopi Harian Bisa Ganggu Keuangan, Ini Cara Mengatasinya</a></li></ul>Aplikasi ini solusi atas konflik yang sempat terjadi, yaitu penanganan oleh kementerian tidak diikuti Polair karena tidak ada koordinasi resmi. Melalui aplikasi tersebut, DKP berharap komunikasi lintas lembaga berjalan lebih&nbsp; cepat dan terbuka."Kalau aplikasi sudah sama-sama di dalam, tidak ada alasan tidak diberitahukan, harus tahu. Jadi itu solusinya, mungkin mudah-mudahan mereka terima." ungkapnya.Selain meningkatkan efektivitas pengawasan kelautan dan perikanan, dari sisi ekonomi biru, DKP menyiapkan Master Plan 2026 sebagai arah kebijakan pengelolaan pesisir dan perikanan berkelanjutan. Salah satu turunannya adalah Program Kampung Nelayan Berkah yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir agar lebih mandiri dan adaptif terhadap perubahan ekonomi laut.Program ini bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk melakukan kajian dua proyek yaitu Kampung Nelayan Berkah Tangkap dan Kampung Nelayan Berkah Budidaya, termasuk ikan tawar dan payau. Tujuannya mengorganisir nelayan agar tidak bekerja sendiri-sendiri serta meningkatkan kesejahteraan lewat diversifikasi usaha.Kampung Nelayan Berkah akan memperjuangkan infrastruktur pendukung seperti pabrik es, fasilitas umum dan sarana operasional nelayan. DKP mendorong diversifikasi usaha nelayan, dari yang semula didominasi aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih berimbang dengan budidaya."Ikan dari laut posisinya masih 70 persen ditangkap dan 30 persen budidaya. Kalau dibalik, akan sangat sejahtera, budidayanya 70 persen, tangkapnya 30 persen sehingga mengurangi konflik dan berbagai permasalahan," ucap Supryanto.Baik melalui peningkatan pengawasan maupun pemberdayaan pesisir, langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan ekonomi biru di Sumut. Melalui beragam upaya tersebut, DKP Sumut berharap pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi biru yang berkelanjutan di wilayah pesisir Sumut.

1000354974.jpg

1000414045.jpg

MEDAN - Mendukung Asta Cita tentang ekonomi biru, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tengah menyiapkan sejumlah progr

DKP Sumut Siapkan Program Pengelolaan Kelautan Berkelanjutan