MEDAN – Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara membentuk enam kelompok kerja (Pokja) untuk memperkuat koordinasi, pemerataan distribusi tugas jurnalistik, serta meningkatkan validitas bahan pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.Pembentukan Pokja ditetapkan dalam rapat kerja pengurus Forwaka Sumut dan Forwaka Medan di Agam Kuphi, Medan, Selasa (10/11/2026). Dalam rapat itu, Sri Sundari ditetapkan sebagai Ketua Pokja 1, Syamsir Alam Nasution sebagai Ketua Pokja 2, Lilik Riadi Dalimunte sebagai Ketua Pokja 3, Salamudin Tandang sebagai Ketua Pokja 4, Ahmad Rizal sebagai Ketua Pokja 5, dan Rajali sebagai Ketua Pokja 6.Sekretaris Forwaka Sumut T Andry Pratama mengatakan pembentukan enam Pokja merupakan langkah organisasi untuk memperluas jangkauan koordinasi dan memastikan seluruh anggota, termasuk yang berada di kabupaten dan kota, mendapatkan ruang serta kesempatan menjalankan tugas jurnalistik secara merata.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/aha-commerce-raih-sertifikasi-global-82-karyawan-nilai-positif-lingkungan-kerja">AHA Commerce Raih Sertifikasi Global, 82% Karyawan Nilai Positif Lingkungan Kerja</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/ekonomi-sumut-2026-diproyeksikan-tumbuh-5-2-persen">Ekonomi Sumut 2026 Diproyeksikan Tumbuh 5,2 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/sutrisno-pangaribuan-desak-gibran-perjelas-niat-mundur-sebagai-wakil-presiden">Sutrisno Pangaribuan Desak Gibran Perjelas Niat Mundur sebagai Wakil Presiden</a></li></ul>Setiap Pokja akan menjalankan fungsi koordinasi, konfirmasi, kolaborasi, hingga pengawasan kinerja jurnalistik. Mereka juga bertugas menjadi penghubung wilayah untuk mendukung aktivitas kepengurusan Forwaka di tingkat kabupaten dan kota.Pengawasan terhadap kinerja enam Pokja akan dilakukan sejumlah pengurus, yakni Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, Bistok Malau dan Irwansyah Ginting. Mereka bertanggung jawab kepada pengurus harian Forwaka Sumut.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2026/11/1794376110985.jpeg"></figure>Andry berharap Pokja tidak sekadar menjadi pembagian tugas organisasi, tetapi juga menjadi instrumen menjaga kualitas produk jurnalistik, terutama dalam proses pengumpulan dan pemeriksaan informasi sebelum dipublikasikan."Setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan, menjunjung tinggi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial," katanya.Selain membentuk enam Pokja, Forwaka Sumut juga mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpin Bistok Malau sebagai direktur. Lembaga ini disiapkan untuk memberi perlindungan hukum kepada semua anggota Forwaka.Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, menjelaskan LBH tidak hanya untuk kepentingan internal organisasi, juga diarahkan membantu masyarakat kurang mampu melalui layanan konsultasi dan pendampingan hukum. Pihaknya berencana mendorong kerja sama dengan Kejati Sumut dalam sosialisasi dan penerangan hukum kepada masyarakat."LBH ini bisa menjadi ruang masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Kami ingin organisasi ini memberi manfaat lebih luas di luar kepentingan anggotanya," ujar Amsal.Di bidang ekonomi, Forwaka Sumut membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera. Wadah usaha untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi wartawan yang tergabung dalam organisasi.Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi menyambut pembentukan Pokja Forwaka Sumut. Ia mendukung langkah organisasi meningkatkan profesionalisme dan kinerja jurnalistik.Dukungan disampaikan melalui sambungan telepon pada Rabu (11/11/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai pembentukan enam Pokja Forwaka Sumut. Rizaldi menyatakan akan mendukung sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

IMG-20260921-WA0002.jpg


Forwaka Sumut bentuk enam Pokja untuk memperkuat koordinasi tugas jurnalistik di lingkungan Kejati Sumut

1000576539.jpg

"Setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan, menjunjung tinggi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik"

Forwaka Sumut Bentuk Enam Pokja untuk Koordinasi Kerja Jurnalistik