MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penilaian <a href="Monitoring Centre for Prevention (MCP) ">Monitoring Centre for Prevention (MCP) </a>untuk <a href="Pemerintah Provinsi Sumatera Utara">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</a> sebesar <a href="91,69 persen ">91,69 persen </a>pada 2021. Capaian tersebut merupakan yang <a href="tertinggi di Sumut">tertinggi di Sumut</a>.Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi. Nilai MCP Sumut naik 3,15 persen dari 2020 sebesar 88,54 persen.Penghargaan diserahkan langsung Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://hallomedan.co/read/jadi-integrator-ekosistem-kendaraan-listrik-electrum-perkuat-kolaborasi-gojek-pt-tbs-energi-utama-toba-dan-bumn">Jadi Integrator Ekosistem Kendaraan Listrik, Electrum Perkuat Kolaborasi Gojek-PT TBS Energi Utama (TOBA) dan BUMN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://hallomedan.co/read/hitung-zakat-emas-di-gudangemas-com-sesuai-prinsip-syariah">Hitung Zakat Emas di Gudangemas.com Sesuai Prinsip Syariah</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://hallomedan.co/read/lima-arahan-presiden-untuk-penanggulangan-bencana">Lima Arahan Presiden untuk Penanggulangan Bencana</a></li></ul>MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. Ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya di atas 80 persen. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.“Standar kami 80 persen skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Alexander, Rabu (23/2/2022).Hadir mengikuti rapat, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, bupati dan wali kota se-Sumut secara daring dan luring, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro MarbunAlexander mengatakan, dengan baiknya nilai MCP maka paling tidak masyarakat akan mendapat pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi yaitu: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.Alexander mengatakan, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah yang punya wewenang besar untuk mewujudkannya.“Kuncinya komitmen, Anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” katanya.&nbsp; &nbsp;

1000354974.jpg

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima penghargaan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata


RAKOR KPK-1.jpg

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima penghargaan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

“Standar kami 80 persen skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu” 

Nilai MCP Pemprov Sumut Capai 91,69 Persen