BNPB: Kesiapsiagaan Pemda Jadi Kunci Selamatkan Warga

sumatrakini.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026/2027. Langkah antisipasi dan koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan kerugian akibat bencana.

Imbauan tersebut disampaikan BNPB melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027. Surat edaran itu menjadi panduan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana selama musim penghujan.

BNPB menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diarahkan pada penyelamatan jiwa, pengurangan risiko kerusakan harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat dan terpadu.

• AHA Commerce Raih Sertifikasi Global, 82% Karyawan Nilai Positif Lingkungan Kerja
• Ekonomi Sumut 2026 Diproyeksikan Tumbuh 5,2 Persen
• Forwaka Sumut Bentuk Enam Pokja untuk Koordinasi Kerja Jurnalistik

Salah satu daerah yang telah meningkatkan langkah antisipasi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga gelombang tinggi.

"Saya minta seluruh pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah terkait, BPBD, TNI, Polri serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat," ujar Ansar melalui media sosial yang dipantau Minggu (8/11/2026).

Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Pemprov Kepri juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jalur evakuasi, serta memastikan kondisi dan kekuatan struktur bangunan rumah.

Peringatan khusus juga disampaikan kepada pengguna transportasi laut, nelayan, dan operator kapal agar selalu memantau informasi cuaca maritim resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum melakukan pelayaran.

Kesiapsiagaan serupa dilakukan sejumlah daerah lainnya. BPBD Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten Bireuen, misalnya, telah mengidentifikasi kawasan rawan bencana serta menyiapkan posko siaga darurat.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lainnya juga melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana selama musim hujan.

BNPB meminta pemerintah daerah memetakan zona risiko bencana, menyiapkan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi lebih awal sehingga dapat melakukan tindakan penyelamatan ketika ancaman bencana muncul.

Berdasarkan data BNPB sejak awal Januari hingga 10 November 2026, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia.

Banjir tercatat menjadi kejadian terbanyak dengan 620 kasus, disusul cuaca ekstrem sebanyak 363 kejadian, tanah longsor 114 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kejadian.

Dampak bencana banjir juga cukup besar. BNPB mencatat sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 49 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 4.900 unit.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyampaikan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana.

Melalui penguatan mitigasi dan koordinasi lintas sektor, BNPB berharap pemerintah daerah dapat merespons ancaman bencana lebih cepat sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama musim hujan 2026/2027.